Webinar Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi SDM Keamanan Siber dan Sandi
Webinar Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi SDM Keamanan Siber dan Sandi
Ditulis oleh : Fatih Athaillah Nugroho
Pendahuluan dan Latar Belakang
- Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Siber dan Sandi Negara (LSP BSSN) telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- Tujuan utama: Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Keamanan Siber di Indonesia.
- Implementasi dari Peta Okupasi Nasional Keamanan Siber (PONGS) yang disusun sejak 2019.
Pentingnya SDM Keamanan Siber
- Meningkatnya ancaman siber, seperti peretasan, ransomware, dan kebocoran data, memerlukan SDM yang profesional.
- Sertifikasi kompetensi menjadi standar nasional untuk tenaga ahli di bidang keamanan siber.
- Data Sertifikasi 2023:
- 1.290 peserta mengikuti sertifikasi.
- 116 dinyatakan kompeten.
- 174 belum kompeten.
Sesi Webinar dan Sambutan
- Dewan Pengarah LSP BSSN mengapresiasi partisipasi peserta dan berharap webinar ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi keamanan siber.
- Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama peserta webinar.
Pembukaan oleh Moderator
Moderator: Ibu Kusanti S.S.T, M.M.
- Memperkenalkan narasumber utama:
- Bapak Agus Salim, ST, MT – Direktur Kebijakan SDM Keamanan Siber dan Sandi.
- Bapak Herbakti Nugroho – Ketua LSP BSSN.
- Tujuan webinar:
- Memberikan pemahaman tentang sertifikasi kompetensi SDM keamanan siber.
- Menjelaskan standar nasional yang harus dipenuhi.
Strategi dan Kebijakan SDM Keamanan Siber (Disampaikan oleh Bapak Agus Salim)
1. Pentingnya Digitalisasi dan Keamanan Siber
- Transformasi digital membuat keamanan siber semakin krusial.
- Munculnya kerentanan dalam sistem elektronik perlu ditangani dengan baik.
- Peran SDM keamanan siber adalah menjaga infrastruktur digital tetap aman.
2. Kebijakan dan Regulasi Nasional
- PP 71/2019: Tenaga ahli keamanan siber harus memiliki sertifikasi kompetensi.
- Perpres 82/2022: Penyelenggara sistem elektronik wajib meningkatkan kompetensi SDM mereka.
- Perpres 95/2018: ASN dan masyarakat perlu memahami prosedur keamanan informasi.
3. Implementasi Peta Okupasi dan SKKNI
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) digunakan untuk:
- Menentukan jenjang karir di bidang keamanan siber.
- Mengembangkan kurikulum dan pelatihan berbasis kompetensi.
- Menjadi dasar dalam sertifikasi profesi keamanan siber.
Skema dan Proses Sertifikasi SDM Keamanan Siber (Disampaikan oleh Bapak Herbakti Nugroho)
1. Skema Sertifikasi Keamanan Siber
- Keamanan Operasional Siber (SOC):
- Level 1 (Analyst)
- Level 2 (Incident Responder)
- Level 3 (SOC Manager)
- Pengujian Keamanan Siber (Penetration Testing):
- Junior Tester
- Penetration Tester
- Senior Tester
- Forensik Digital:
- Digital Evidence Responder
- Associate Digital Evidence Responder
- Kriptografi:
- Kriptografi Analyst
Setiap skema memiliki jenjang kompetensi dari level pemula hingga ahli.
2. Jalur Sertifikasi
- Jalur Pengalaman – Untuk tenaga profesional dengan pengalaman kerja relevan.
- Jalur Pelatihan – Untuk peserta yang mengikuti pelatihan resmi sebelum sertifikasi.
- Jalur Pendidikan – Untuk lulusan politeknik siber atau universitas terkait.
3. Tahapan Sertifikasi
- Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen
- Uji Kompetensi (tes tertulis, studi kasus, wawancara)
- Penetapan Kompetensi oleh LSP
- Penerbitan Sertifikat
- Evaluasi dan Pengawasan
4. Tantangan dan Peluang dalam Sertifikasi
- Jumlah SDM tersertifikasi masih rendah dibandingkan kebutuhan industri.
- Animo peserta tinggi, tetapi kapasitas pelatihan terbatas.
- Kerja sama dengan universitas dan instansi pemerintah terus diperluas.
Sesi Tanya Jawab Peserta
1. Tantangan Keamanan Siber di Pemerintahan Daerah
- Kurangnya kesadaran pimpinan daerah terhadap pentingnya keamanan siber.
- Solusi BSSN:
- Sosialisasi ke Sekda, Bupati, dan Walikota.
- Pelatihan dan literasi bagi seluruh ASN, bukan hanya teknisi IT.
- Kolaborasi dengan universitas dan pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah SDM tersertifikasi.
2. Bagaimana Peran Sertifikasi dalam Keamanan Siber?
- Membantu memastikan standar kompetensi tenaga kerja.
- Meningkatkan peluang kerja bagi SDM tersertifikasi.
- Membantu organisasi meningkatkan keamanan informasi mereka.
3. Bagaimana Jika Kuota Sertifikasi Terbatas?
- BSSN menyarankan inisiatif "In-House Training" bagi pemerintah daerah dan perusahaan.
- Pendirian Tempat Uji Kompetensi (TUK) di berbagai daerah untuk mempercepat proses sertifikasi.
- Mekanisme pendaftaran online melalui kalender pelatihan BSSN.
Kesimpulan dan Penutupan
- Keamanan Siber adalah prioritas nasional dan memerlukan SDM yang kompeten.
- Sertifikasi sangat penting untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan standar dalam melindungi sistem elektronik.
- BSSN terus berkomitmen untuk mendukung pelatihan dan sertifikasi keamanan siber melalui berbagai program yang telah dijelaskan.
- Pentingnya kesadaran keamanan siber di semua level, dari pimpinan hingga pengguna sistem elektronik.


Comments
Post a Comment